Dalam praktik tata kelola perusahaan modern, transparansi mengenai siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu korporasi menjadi hal yang sangat penting. Konsep ini dikenal sebagai Beneficial…
Pemerintah melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme percepatan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pada sektor tertentu. Skema ini…
Di era media sosial saat ini, satu kalimat yang ditulis di internet dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Banyak orang…
Penyelesaian sengketa merek tidak selalu harus ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam banyak kasus, pendekatan non-litigasi justru lebih menguntungkan secara waktu, biaya, maupun…
Perubahan regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 memperjelas mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam sistem OSS…
Masih banyak pelaku usaha yang menganggap angka Rp10 miliar sebagai modal perseroan PT PMA. Padahal, regulasi terbaru menegaskan bahwa modal disetor dan nilai investasi proyek…
Dalam praktik perseroan terbatas, sering muncul anggapan bahwa setelah RUPS Tahunan diselenggarakan dan laporan tahunan disahkan, maka tanggung jawab Direksi dianggap selesai. Secara hukum, asumsi…
Call us now: